SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Pemkab Sidoarjo sudah memaparkan berbagai kelebihan sistem KPBU dalam rencana pembangunan rumah sakit Sidoarjo barat , di hadapan anggota dewan, Sabtu (30/3/2018).
Dari paparan itu, kesan masih keukeh mempertahankan sistem KPBU, mencolok diperlihatkan eksekutif ketimbang memilih menggunakan biaya APBD atau skema kolaborasi APBD-APBN.
Meskipun demikian, H.Damroni Chudlori anggota Banggar DPRD Sidoarjo dari FPKB menyatakan, jika memang ingin cepat membangun rumah sakit di kawasan Sidoarjo barat dan langsung bisa dimanfaatkan, ya sistem KPBU itu yg terbaik.
“Pilihan terbaiknya ya KPBU ini. Karena tahun pertama sudah bisa dioperasikan,” jelas Damroni.
Masih menurut politisi asal Tulangan ini, kalau bupati juga tetap pada pendiriannya agar pembangunan rumah sakit itu menggunakan skema KPBU, hal itu juga masuk akal.
“Wajar kalo Pemkab ingin sistem KPBU ini. Karena bapak bupati ingin mewujudkan visi misinya terealisasi, pada saat beliau masih memimpin,” ungkap Damroni.
Sementara itu Bangun Winarso ketua Fraksi PAN memiliki pandangan yang berbeda.
Menurutnya, perhitungan secara matematis dan ekonomis, penggunaan skema KPBU ini bisa jadi akan merugikan dan membebani APBD Kabupaten Sidoarjo.
Pasalnya patokan Biaya keseluruhan yang dikeluarkan pengelola terlalu besar yakni Rp 1,3 triliun.
Angka itu merupakan biaya konstruksi atau capex sebesar Rp 400 miliar dan operasional atau opex Rp 900 miliar.
“Biaya tanggungan operasionalnya terlalu besar. Sehingga jika pendapatan operasional tiap tahunnya tidak mencapai target, maka tetap saja APBD yang harus nombok i,” terang Bangun.
Masih menurut Bangun Winarso, jika mengacu pada skema KPBU, maka pendapatan rumah sakit Sidoarjo barat ini pada tahun pertama dipatok sebesar Rp 112 miliar, dan terus bsrtambah tiap tahunnya.
Padahal jika dihitung kondisi real rumah sakit type c dengan jumlah tempat tidur 170 buah, dikali penerimaan Rp 492 juta pertempat tidur per tahun, maka hasilnya antara Rp 83 miliar hingga Rp 90 miliar.
“Hitungan real pendapatannya saja, sudah dibawah patokan skema KPBU murni.
Jika tidak bisa dipenuhi targetnya, kekurangannya diambilkan dari APBD,” ulas Bangun
Karenanya, Bangun menyebutkan Fraksi PAN sendiri, lebih condong ke skema pembiayaan dengan APBD tanpa ada beban hutang di belakang hari (Abidin)
