SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- DPC Partai Gerindra Sidoarjo,mengeluarkan surat intruksi partai, menyikapi rencana pembangunan rumah sakit Sidoarjo barat dengan sistem KPBU.
Surat intruksi bernomor JR 13/10-831/DPC-GERINDRA/2019 yang ditandatangani M.Rifai selaku ketua DPC dan Suwono sekretaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo ini, terbit pada 19 Nopember 2019 kemarin.
Dalam surat intruksi itu, DPC Partai Gerindra Sidoarjo menyatakan setelah mengamati, meneliti mempelajari dan mendengarkan langsung diacara FGD tanggal 18 Desember 2019 di DPRD Sidoarjo, DPC Partai Gerindra Sidoarjo mengintruksikan kepada anggota fraksi dari Partai Gerindra, untuk menolak keras pembangunan rumah sakit Sidoarjo barat dengan sistem KPBU.
Dalam surat intruksi itu juga dituliskan, dari informasi yang telah masuk, bahwa pembangunan rumah sakit Sidoarjo barat dengan sistem KPBU, akan diputuskan dalam rapat paripurma DPRD Sidoarjo apakah ditolak atau disetujui.
Dengan opsi apapun baik terbuka ataupun tertutup, Partai Gerindra menolaknya.
Suwono sekretaris DPC Partai Gerindra saat dihubungi membenarkan surat intruksi itu.
Bahkan tanda tangan Rifa’i selaku ketua DPC Partai Gerindra, dimintakan langsung ke Lapas dimana Rifa’i saat ini berada.
“Setelah forum FGD itu, kita langsung menggelar rapat kecil pengurus partai. Hasilnya kita sepakat menolak KPBU ini, dan ketua juga sudah setuju,” tutur Suwono.
Bagaimana dengan komitmen koalisi partai Gerindra dengan partai pendukung KPBU yang disepakati sebelumnya?.
Soal ini, Suwono menyebut komitment koalisi tetap berjalan dalam hal yang tidak beresiko hukum bagi anggotanya di dewan.
Sementara itu anggota pansus III DPRD Sidoarjo H Rizza Ali Faizin M.Pd.I dari PKB menyatakan tidak boleh lagi ada pemikiran alergi terhadap KPBU, apalagi khawatir ada persoalan hukum bagi anggota dewan yang menyetujui dikemudian hari.
“Kita menjadi lega dan tidak lagi alergi dengan Nama KPBU, ketika mendengar pemaparan Bu Insyafiah dari kemenkeu saat mengklarifikasi beberapa kesalahpahaman tentang KPBU. Misalnya KPBU bukan Hutang akan tetapi berbagi resiko, KPBU juga Bukan Privatisasi dan menyerahkan pengelolahan Rumah sakit ketangan swasta,” jelas legislator asal Tulangan yang juga ketua PC. GP Ansor Kabupaten Sidoarjo ini.(Abidin)
