SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Pembangunan gedung terpadu 8 lantai yang sudah disepakati oleh pemangku kebijakan sebelumnya, diwacanakan di stop kelanjutannya oleh Bupati-Wakil Bupati terpilih H.Muhdlor-H.Subandi.
Langkah ini menurut H.Subandi Wabup terpilih bukan tanpa dasar.
Pasalnya, kebutuhan skala prioritas pembangunan dan perbaikan jalan menyeluruh di Sidoarjo, juga pemenuhan hak kesehatan warga Sidoarjo khususnya di bagian Sidoarjo barat, menjadi hal paling utama yang difikirkan Pasangan terpilih ini.
“Kita tidak menghapus pembangunan gedung terpadu 8 lantai itu, namun kita tunda sampai kondisi yang benar-benar memungkinkan. Saat ini, jalan-jalan di Sidoarjo banyak yang rusak dan berlubang, itu yang kita prioritaskan,” ujar Subandi, Selasa (12/1/2021).
Masih menurut politisi PKB ini, kondisi Pandemi Covid-19 saat ini, juga menjadi perhatian dirinya bersama Muhdlor untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit.
Dan prioritas utama selain perbaikan jalan rusak adalah segera membangun rumah sakit Sidoarjo barat.
“Kita utamakan RSUD Sidoarjo barat, soal gedung 8 lantai, bisa dilaksanakan tahun-tahun berikutnya dengan sistem multi years,” tutur Subandi lagi.
Keinginan Pimpinan daerah terpilih ini, diamini dan didukung oleh ketua DPRD Sidoarjo H.Usman M.Kes.
Menurut H.Usman, skala prioritas yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini, sudah melalui pertimbangan yang matang dan melihat kebutuhan masyarakat Sidoarjo.
“Saat ini yang menjadi kebutuhan paling utama adalah kesehatan dan juga perbaikan jalan. Itu yang paling utama saat ini. Untuk pembangunan gedung 8 lantai bisa menyesuaikan lagi waktunya,” terang Usman.
Usman menegaskan, visi-misi yang diusung oleh Paslon Muhdlor-Subandi pada Pilkada 2020 kemarin, akan menjadi program utama yang akan dikawal demi kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.
Sementara itu, beberapa suara minor dari wacana menghentikan pembangunan gedung 8 lantai ini, nampaknya juga muncul dari gedung DPRD Sidoarjo.
H.Haris anggota FPAN mengingatkan Muhdlor-Subandi akan penuntasan 100 persen RPJMD dari pemerintah daerah sebelumnya.
Haris meminta, Bupati dan Wakil Bupati terpilih hendaknya menyelaraskan apa yang sudah disepakati bersama.
“Jangan main potong dengan kebijakan yang sudah disepakati. Ini pemerintahan bukan keputusan pribadi-pribadi. Saya ingatkan itu,” tegas Haris. (Abidin)
