Komisi A Nilai Pemkab Kurang Serius Kelola Fasum Perumahan

SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Komisi A DPRD Sidoarjo menyesalkan sikap Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman (Perkim) dan Cipta Karya Pemkab Sidoarjo, yang dinilai tidak serius dalam menangani aset Fasilitas Umum (Fasum) Perumahan.

Hearing komisi A soal Fasum Fasos

Akibatnya, terdapat banyak kendala dalam penyerahan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang perumahan kepada Pemkab Sidoarjo itu.

Berdasarkan data, dari sekitar 510 perumahan di Sidoarjo, baru sekitar 83 titik Fasum milik pengembang yang masuk berkas penyerahan di Dinas Perkim dan Cipta Karya.

Sedangkan yang sudah masuk ke dalam aset daerah dari 83 titik itu baru 59 titik perumahan.

“Harus ada pembenahan dan langkah serius dari Pemkab Sidoarjo untuk mengelolah Fasum Fasos ini,” jelas Warih Andono salah satu pimpinan komisi A DPRD Sidoarjo usai hearing penyerahan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang perumahan kepada Pemkab Sidoarjo.

Warih menyebutkan, banyak prosedur yang harus dilakui pengembang dalam proses serah terima PSU untuk Fasiliitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) kepada pemerintah daerah.

Dan ini berdampak molornya proses serah terima itu.

Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo ini menilai, penyerahan PSU harus menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo.

Alasannya, penyerahan aset itu sangat penting sebagai bentuk hadirnya pemerintah di perumahan. Selain itu, hal ini berdampak pemerataan pembangunan di Sidoarjo.

“Karena itu, kami depan berencana menggelar rapat lanjutan untuk mencari solusi terbaik soal permasalahan PSU ini. Agar apa yang diperlukan terakomodir dengan baik. Tidak ada lagi anggapan masyarakat mengadu meraka dianaktirikan. Kami tidak ada maksud begitu. Kami juga terbentur regulasi yang ada,” jelas Ketua Fraksi Golkar ini.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Atok Ashari menegaskan selayaknya penyerahan PSU dari pengembang perumahan dikelolah serius oleh Pemkab Sidoarjo. Selama ini, rata-rata PSU yang sudah diserahkan ke Pemkab Sidoarjo pembangunan fasilitas jalan misalnya belum bisa maksimal.

“Akibatnya, kalau jalan rusak warga perumahan pasti akan mengeluh dan mengaduh. Masalah ini butuh itikad baik pemerintah dan pengembang agar semua warga merasa terlayani serta merasakan pembangunan di Sidoarjo,” tandas Sekretaris Fraksi PKS ini. (Abidin)