SIDOARJO (kabarsidoarjo.com)- Wacana Bupati dan Wabup terpilih untuk menghentikan pembangunan gedung terpadu 8 lantai yang sudah disepakati sebelumnya, memunculkan pro kontra di gedung wakil rakyat.
Setelah H.Haris anggota dewan dari FPAN memberikan kritikan soal langkah penghentian itu, giliran Warih Andono ketua Fraksi Golkar bersuara tak kalah keras.
Malah Warih Andono menyebut, tidak ada celah bagi Muhdlor-Subandi untuk merubah kesepakatan itu saat ini.
“Bagaimana bisa kesepakatan APBD yang sudah digedok, dirubah seenaknya oleh bupati terpilih. Kalaupun lewat PAK, apa bisa dilakukan dalam waktu dekat ini,” terang Warih.
Karenanya salah satu pimpinan komisi A DPRD Sidoarjo ini meminta, agar pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berfikir secara tenang dan tidak emosional.
Jika yang diharapkan adalah prioritas pembangunan RSD barat dan perbaikan jalan, maka keduanya sudah dianggarkan secara proposional di APBD 2021 ini.
“Kesepakatan yang sudah jadi Perda APBD dari program pemerintah sebelumnya semua bagus, karena sudah menjadi kesepakatan eksekutif dan legislatif. Kita minta, berfikirlah secara konperhensif jalannya pemerintahan ini. Jangan emosional, karena semua dalam rangka kepentingan warga Sidoarjo,” ungkap Warih.
Soal RSD Sidoarjo barat dan perbaikan jalan, Warih menyebutkan semua sudah ada anggarannya.
“Pesan saya, biarkan program kerja pemerintah sebelumnya tuntas sesuai mekanisme dan jangan diobok-obok. Pemerintahan terpilih monggo laksanakan visi misinya di APBD tahun 2022 nanti,” tegas Warih.
Sementara itu, komemtar beda disampaikan Aditya Nindyatman politisi PKS, yang malah memberikan apresiasi atas wacana menghentikan pembangunan gedung erpadu itu.
“Keinginan bupati terpilih Sidoarjo untuk menangguhkan pembangunan kantor Pemkab Sidoarjo 8 lantai dengan nilai anggaran sebesar 260 Milyar, kami sangat apresiasi yang sebesar besarnya,” ujar Aditya.
Aditya menyebutkan, keinginan Muhdlor-Subandi itu, sejalan dan menjadi pemikiran fraksi PKS DPRD kabupaten Sidoarjo saat pengambilan keputusan KUA PPAS 2021 lalu.
“Fraksi PKS mengingatkan kepada seluruh pihak agar lebih memprioritaskan 3 aspek anggaran yang menjadi kebutuhan mendesak saat negara masih dalam situasi pandemi ini.
3 aspek kebijakan Anggaran tersebut adalah Pembangunan infrastruktur Kesehatan baik promotif preventif sampai kuratif, Pemulihan ekonomi dan Jaring pengaman sosial,” tutur Aditya. (Abidin)
